TUBAN – Kelangkaan LPG 3 kilogram kembali menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban. Dalam beberapa hari terakhir, warga kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut. Kalaupun tersedia, harganya melonjak hingga Rp25 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Senin,06/04/2026.
Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang telah terkirim juga tidak mendapat respons.
“Gas melon ini untuk rakyat kecil, tapi sekarang justru jadi barang langka dan mahal. Pemerintah seharusnya hadir, bukan diam,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Kelangkaan terjadi di sejumlah kecamatan seperti Tuban Kota, Palang, Merakurak, hingga Bancar. Warga harus berkeliling mencari LPG, namun sering kali berujung tanpa hasil.
“Sudah muter-muter cari, tetap kosong. Kalau pun ada, harganya sampai Rp25 ribu. Terpaksa kami pakai kayu lagi,” keluh warga lainnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa LPG subsidi yang seharusnya mudah diakses justru semakin menjauh dari masyarakat kecil.
Secara resmi, harga LPG 3 kilogram berada di kisaran Rp15.000–Rp18.000 sesuai HET. Namun di lapangan, harga melonjak tajam hingga Rp25 ribu.
Perbedaan harga antarwilayah pun memicu dugaan adanya ketidakteraturan distribusi hingga potensi permainan di tingkat bawah.
“Kalau distribusinya normal, tidak mungkin harga beda jauh antarwilayah. Ini patut diduga ada masalah serius di rantai distribusi,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Regulasi Tegas, Realita Berbanding Terbalik
Penyaluran LPG subsidi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan regulasi Kementerian ESDM. LPG 3 kg ditegaskan hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, serta wajib dijual sesuai HET.
“Kalau dijual di atas HET dan tidak tepat sasaran, itu jelas pelanggaran. Artinya pengawasan di lapangan perlu dipertanyakan,” tegas pengamat kebijakan publik.
Minimnya respons dari pemerintah daerah memicu kekecewaan. Kelangkaan LPG bukan kali pertama terjadi, namun belum ada solusi konkret.
“Ini bukan kejadian baru. Kalau terus terulang tanpa solusi, wajar kalau masyarakat menilai pemerintah tidak peka,” ujar tokoh masyarakat setempat.
Desakan Sidak dan Audit Distribusi
Masyarakat mendesak pemerintah segera turun tangan melakukan sidak dan menelusuri distribusi LPG subsidi.
“Jangan hanya menunggu laporan. Harus turun langsung ke lapangan, cek pangkalan dan pengecer. Kalau ada permainan, tindak tegas,” tegas warga.
Di tengah kondisi ini, masyarakat tidak lagi membutuhkan sekadar penjelasan, melainkan tindakan nyata.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh gas yang mudah didapat dan harganya wajar,” tutup warga.red
