SIDOARJO – Halaman Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo mendadak dipenuhi karangan bunga bernada sindiran pada Senin (9/3/2026). Karangan bunga tersebut dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo yang dikenal dengan sebutan Laskar Jenggolo, sebagai bentuk kritik terbuka terhadap kinerja lembaga legislatif yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Deretan bunga yang tersusun di depan kantor wakil rakyat itu memuat berbagai tulisan satir. Beberapa di antaranya bertuliskan, “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini Khususnya DPRD Sidoarjo” serta “DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.”
Aksi simbolik ini menjadi perhatian publik karena dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penyalur aspirasi warga.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menyatakan bahwa pengiriman karangan bunga tersebut merupakan pesan moral dari masyarakat yang merasa aspirasi mereka tidak mendapat perhatian yang semestinya dari DPRD.
“Kami prihatin, kami kecewa dan jengkel atas kurangya respons serta inisiatif dari DPRD Sidoarjo. Mereka adalah perwakilan rakyat, tapi nyatanya tidak mewakili suara rakyat. Maka hari ini, kami kirimkan bunga duka cita sebagai simbol matinya nurani di gedung ini,” tegas Bramada.
Selain kritik terhadap fungsi legislatif, aliansi tersebut juga menyoroti beredarnya rumor mengenai dugaan aliran dana siluman sebesar Rp60 juta kepada setiap ketua organisasi.
Isu tersebut disebut-sebut menyeret inisial SP, seorang anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra. Laskar Jenggolo menilai rumor tersebut berpotensi menjadi upaya untuk menjatuhkan kredibilitas organisasi masyarakat yang selama ini aktif melakukan kontrol sosial.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi, di antaranya Madas Nusantara, LSM LIRA, GRIB Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI hingga FPPI, menyatakan sikap tegas agar isu tersebut tidak menjadi alat untuk menciptakan stigma negatif.
“Kami tidak ingin ada stigma murahan yang sengaja dilempar untuk melemahkan gerakan kontrol sosial. Jika ada bukti, buka ke publik. Jika tidak ada, hentikan fitnah!” tegas Bramada Pratama Putra, Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo.
Tak hanya persoalan isu dana, Laskar Jenggolo juga menyinggung sikap DPRD yang dianggap tidak cukup aktif dalam menyikapi konflik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Menurut mereka, polemik di tubuh pemerintahan daerah tersebut sudah berlangsung cukup lama dan berpotensi berdampak pada stabilitas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Aliansi menilai DPRD sebagai lembaga legislatif seharusnya mampu memainkan peran politik yang lebih tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Di sisi lain, munculnya isu dana Rp60 juta menimbulkan kecurigaan adanya upaya untuk meredam kritik dari kelompok masyarakat sipil.
Jika dugaan tersebut benar terjadi, maka tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap fungsi representasi rakyat yang melekat pada lembaga legislatif.
“DPRD sebagai representasi publik seharusnya berdiri tegak mengawal kepentingan masyarakat, bukan justru diduga menjadi aktor di balik manuver politik yang tidak etis,” tambah Bramada.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang berkembang.
Masyarakat kini menantikan klarifikasi terbuka dari lembaga legislatif tersebut guna menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di ruang publik.
Laskar Jenggolo sendiri menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga kejelasan fakta dapat terungkap secara transparan.
