SIDOARJO — Di bulan Ramadan yang biasanya menjadi waktu bagi hati yang berselisih untuk saling mendekat, harapan rekonsiliasi di pucuk pemerintahan Kabupaten Sidoarjo justru masih terasa jauh. Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati belum menemukan titik temu, sementara janji mediasi yang sempat digaungkan dari gedung DPRD kini mulai dipertanyakan publik.
Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo menyoroti sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dinilai belum mampu mewujudkan komitmen mempertemukan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam satu forum dialog.
Pernyataan mengenai rencana pertemuan itu sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026. Saat itu, publik menaruh harapan bahwa DPRD dapat menjadi jembatan yang mempertemukan dua arah yang kini tampak berjalan berbeda.
Namun waktu terus melangkah tanpa kepastian. Agenda yang digelar pada Kamis (12/3/2026) pukul 16.00 WIB justru berlangsung dalam suasana yang lebih bersifat seremonial, yakni buka puasa bersama dan santunan anak yatim.
Kegiatan yang sarat nilai sosial tersebut tentu membawa pesan kebaikan. Tetapi bagi sebagian kalangan, acara itu terasa belum menjawab harapan publik yang sebelumnya menunggu sebuah ruang dialog untuk meredakan ketegangan di lingkar kepemimpinan daerah.
Situasi semakin memunculkan tanda tanya ketika hanya Bupati Subandi yang terlihat hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara sosok Wakil Bupati Mimik Idayana tidak tampak di lokasi.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang kedua pimpinan daerah tersebut.
“Kami sudah mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami sudah berusaha semampu kami,” ujarnya saat ditemui perwakilan Aliansi Laskar Jenggala.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik. Sejumlah pihak menilai peran DPRD tidak seharusnya berhenti pada undangan formal, tetapi juga membutuhkan langkah politik yang lebih kuat untuk mempertemukan kedua pihak.
Sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, sempat menyampaikan bahwa konflik antara Bupati dan Wakil Bupati merupakan persoalan pribadi. Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari sejumlah elemen masyarakat sipil.
Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra, menilai polemik tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan personal semata. Menurutnya, dampak konflik telah menyentuh stabilitas pemerintahan daerah dan menjadi perhatian publik.
“Yang kami terima justru undangan untuk kegiatan buka bersama. Kegiatan itu tentu baik, tetapi bukan itu yang dijanjikan kepada publik. Pada 10 Februari lalu Ketua DPRD menyatakan akan mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum islah demi kepentingan Sidoarjo,” ujar Bramada.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aliansi dalam agenda tersebut tetap membawa tujuan yang sama, yakni mendorong DPRD agar benar-benar mengambil langkah nyata memfasilitasi dialog antara kedua pimpinan daerah.
“Kami menghargai undangan Safari Ramadan sebagai bentuk silaturahmi. Namun Aliansi Peduli Sidoarjo tetap berpegang pada komitmen awal DPRD. Fokus kami jelas, DPRD harus segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati agar persoalan ini tidak terus berlarut,” katanya.
Menurut Bramada, konflik yang terus berlangsung tanpa penyelesaian berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
“Perseteruan ini sudah terlalu lama menjadi perhatian publik. Jika tidak segera diselesaikan melalui dialog yang serius, dampaknya bisa semakin luas terhadap stabilitas pemerintahan daerah,” tambahnya.
Kritik serupa juga disampaikan Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Ia menilai DPRD seharusnya mampu mengambil peran lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjaga stabilitas politik daerah.
Sementara itu, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, menyoroti dinamika yang kerap terlihat di ruang digital antara para pejabat publik.
“Kalau masyarakat biasa mungkin tidak terlalu jadi persoalan. Tapi ini pejabat publik. Ketika Bupati dan Wakil Bupati terlihat saling berseberangan di ruang digital, dampaknya bukan hanya pada citra pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Aliansi Laskar Jenggala, polemik yang terus berlarut bukan sekadar kisah perselisihan di kalangan elite. Lebih dari itu, mereka melihatnya sebagai persoalan yang menyentuh stabilitas pemerintahan dan harapan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.
Kini harapan kembali diarahkan kepada DPRD Sidoarjo. Lembaga legislatif itu diharapkan tidak hanya menjadi ruang seremonial, tetapi benar-benar mampu menjadi jembatan yang mempertemukan dua arah yang hingga kini masih berjalan terpisah.
Sebab di tengah harapan masyarakat akan pemerintahan yang solid, rekonsiliasi bukan sekadar simbol—melainkan kebutuhan demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas Kabupaten Sidoarjo.
